TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA VIRTUAL OFFICE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan
perjanjian sewa menyewa online kantor perusahaan pada Virtual Office.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan
tanggung jawab hukum penyedia jasa Virtual Office.
Penelitian ini dilaksanakan di kantor Penyedia Jasa Virtual Office di
Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kepustakaan yang
berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Serta
pengkajian data-data yang berupa dokumen-dokumen yang akan
dianalisis, serta wawancara dari beberapa pihak dan data lainnya yang
dapat dijadikan sebagai data sekunder untuk menunjang penelitian yang
selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung dalam penulisan skripsi
ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa
secara online melalui jasa Virtual Office adalah sah karena memenuhi
keempat syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu
hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun dalam hal kecakapan
tidak terpenuhi, tidak membuat perjanjian itu sendiri batal melainkan dapat
dibatalkan apabila salah satu pihak mengajukan untuk melakukan
pembatalan. Akan tetapi kemungkinan dalam syarat ketiga juga masih
memungkinkan untuk terjadi, dimana perjanjian akan dianggap tidak
pernah ada, atau batal demi hukum jika ternyata pelaksanaan yang
dilakukan oleh penyewa hanya berupa pemanfaatan „alamat‟ nya saja.
Perlindungan hukum bagi konsumen (e-commerce) yang paling kuat untuk
melawan tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen adalah UUPK
dan UU ITE. Salah satu wujud yaitu dari penyelenggaraan perlindungan
konsumen, yaitu keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK).