PERANAN NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA TERHADAP PEMBAJAKAN KAPAL DI LAUT LEPAS (Studi Kasus Kapal MV. Sinar Kudus)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban hukum yang
dilakukan oleh suatu negara dalam melindungi warga negaranya yang
dibajak di laut lepas dari segi hukum internasional, yang dalam hal ini
melihat dari kasus-kasus sebelumnya yang pernah dialami oleh negara
lain yang menjadi tolak ukur bagi Indonesia dalam menangani kasus
pembajakn kapal MV. Sinar Kudus.
Penelitian ini dilaksanakan di Kementrian Luar Negeri (Dit.
Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia di
Luar Negeri) di Jakarta. Dengan metode penelitian yang dilakukan melalui
wawancara langsung kepada narasumber berkaitan dengan
permasalahan dalam tulisan ini, serta penelitian kepustakaan dilakukan
dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada, termasuk
mempelajari Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan
permasalahan dalam tulisan ini, kemudian data yang telah diperoleh
penulis, dianalisis secara kualitatif.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam hal
pengaturan pembajakan kapal asing sudah sangat jelas tertuang dalam
Konvensi Hukum Laut 1982 namun dalam hal pencegahan atau
pemberantasan pembajakan kapal asing yang sering dilakukan oleh bajak
laut Somalia masih kurang kepedulian dari masyarkat internasional. Tapi
melihat dari kasus pembajakan kapal kapal MV. Sinar Kudus ini yang
sepenuhnya melibatkan negara Indonesia karena kapal dan seluruh awak
kapal berkebangsaan Indonesia, maka belajar dari proses-proses
pembebasan pembajakan yang pernah ada sebelumnya yang pernah
dialami oleh kapal-kapal negara lain Indonesia telah bertindak sebagai
mana suatu negara yang memiliki tanggung jawab terhadap warga
negaranya seperti dalam proses pembebasan kapal tersebut negara
Indonesia melalui pihak pemerintah dan pihak perusahaan pemilik kapal
melakukan upaya negosiasi dan pengiriman angkatan bersenjata dalam
proses pembebasan.