PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TAMBANG EMAS OLEH PENGUSAHA SWASTA DI SIRIWO NABIRE PAPUA

Penelitian ini dimaksudkan Untuk mengetahui bentuk penguasaan
tanah oleh Masyarakat Adat di Siriwo Nabire papua, untuk mengetahui
bentuk dan pemanfaatan lahan tambang emas oleh pengusaha swasta
terhadap masyarakat adat di Siriwo Nabire Papua dan untuk mengetahui
Upaya pemerintah Kabupaten Nabire terkait izin usaha pertambangan di
Nabire Papua.
Penelitian dilaksanakan dengan mengadakan Observasi di lokasi
tambang di distrik Siriwo Nabire Papua dan melakukan wawancara
dengan narasumber tentang pokok pembahasan penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa temuan yaitu
bahwa baik secara de yure maupun secara de facto menggambarkan
adanya hak ulayat dalam penguasaan tanah oleh masyarakat adat
dengan analisa adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri
tertentu sebagai subyek hak ulayat yakni adanya tanah/wilayah dengan
batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak
ulayat, tanah tersebut digunakan oleh masyarakat adat baik sebagai
tempat tinggal maupun sebagai tempat untuk mencari mata pencaharian
dan adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan
tindakan-tindakan tertentu. Dalam konteks hubungan antara pengusaha
tambang emas dengan masyarakat adat, maka bentuk penguasaan lahan
tambang emas oleh pengusaha tambang emas adalah dalam bentuk hak
pakai (gebruiksrecht) baik dengan konsep bagi hasil maupun dengan
konsep Recognitie (tanda pengakuan). Dalam konteks hubungan antara
pengusaha tambang emas dengan pemerintah Kabupaten Nabire, maka
bentuk penguasaan lahan tambang emas oleh pengusaha tambang emas
adalah dalam berupa Kuasa Pertambangan dengan bentuk Surat
Keputusan Izin Pertambangan Rakyat (Izin Pertambangan Rakyat
Daerah/SIPRD)dan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan
yang diberikan oleh bupati kepada Perusahaan Daerah, Badan Usaha
Swasta atau Perorangan untuk mengadakan usaha pertambangan yang
meliputi tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi,
Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan. Upaya
pemerintah Kabupaten Nabire terkait izin usaha pertambangan di Siriwo
Nabire Papua adalah dengan menerbitkan Regulasi berupa mengeluarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Usaha Pertambangan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan
Galian Golongan C di Kabupaten Nabire.