PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELAKSANAAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi
kewenangan tembak di tempat oleh Kepolisian Republik Indonesia, serta untuk
mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaksanaan kewenangan
tembak di tempat oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia.
Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Polrestabes Makassar, penelitian
yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti
bahan-bahan kepustakaan khususnya perundang-undangan dan kepustakaan
hukum yang berkaitan dengan kepolisian. Sedangkan penelitian lapangan yaitu
penelitian yang dilakukan dengan mendatangi objek penelitian untuk mengadakan
wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen
resmi, buku-buku karya ilmiah pendapat sarjana, artikel-artikel dari majalah atau
Koran dan data-data lainnya yang diperoleh melalui situs internet, kemudian data�data tersebut diolah secara kualitatif.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan
tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan
karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang serta perlunya pemahaman
mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam
pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum.
Prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan
tanggungjawab dari atasannya, oleh karena itu atasan harus mengetahui segala
tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat Kepolisian tidak
boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya. Aparat Kepolisian
yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur
merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. pelanggaran yang dilakukan
oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai
dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum.
Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan penegak hukum tetap
dipantau oleh badan PBB dan dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran
Hak Asasi Manusia diproses sesuai dengan KUHP, apabila penyelesaian
pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak,
maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat di sidangkan di Mahkamah
Internasional.