KONSEP PRE-EMPTIVE WAR SEBAGAI ANTICIPATORY SELF-DEFENSE DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah konsep
pre-emptive war sebagai anticipatory self-defense dalam hukum
internasional dan juga mengkaji praktik negara-negara yang mengklaim
tindakannya sebagai anticipatory self-defense dan persesuaiannya
dengan hukum internasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode
literature research, penulis mengumpulkan bahan dari literatur-literatur
baik yang bersifat hardcopy maupun softcopy dan menganalisis secara
normatif dengan kajian hukum internasional.
Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa: 1).
Bahwa Pre-emptive strike sebagai anticipatory self-defense telah lama
diakui eksistensinya sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.
Meskipun hal ini belum diatur dalam pasal 51 Piagam PBB. 2).Bahwa ada
beberapa negara yang mengklaim penggunaan kekerasan yang mereka
lakukan sebagai anticipatory self-defense untuk menjustifikasi tindakannya
dibawah hukum Internasional. 3). Bahwa terjadi pertentangan antara pasal
51 dan Hukum kebiasaan Internasional yang kemudian mengaburkan
ambang batas praktik anticipatory self-defense yang seharusnya,
sehingga negara melakukan suatu preventive strike yang sebenarnya
sama dengan agresi, berlindung dibalik konsep ini.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan saran sebagai
berikut: 1). Dunia Internasional memerlukan konsep mengenai pre�emptive strike sebagai anticipatory self-defense yang dapat diterima
secara universal serta dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya. PBB
perlu mengatur mengenai pre-emptive strike sebagai anticipatory self�defense dalam suatu pengaturan tertulis yang dapat menjadi sumber
hukum internasional. Hal ini dimaksudkan agar justifikasi terhadap suatu
tindakan anticipatory self-defense di waktu yang akan datang dapat
dilakukan berdasarkan aturan tertulis yang undebateable dan tidak
multitafsir. 2). PBB perlu lebih tegas dalam menyikapi pelanggaran�pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara khususnya dalam kasus
penggunaan kekerasaan, karena banyaknya tindakan agresi yang
berlindung dibalik justifikasi hak self-defense