TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLDA SULSELBAR (Studi Kasus Tahun 2007-2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan
upaya penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum
anggota polisi Republik Indonesia di wilayah Polda Sulselbar serta bagaimana
penjatuhan sanksi terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan
kejahatan pencabulan di wilayah hukum Polda Sulselbar.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya di Polda
Sulselbar dan Pengadilan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan menggunakan metode primer dan sekunder. Data
primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden yang berasal dari
pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten. Sedangkan
data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang
dihimpun dari aturan perundang-undangan, buku-buku, arsip atau data, serta
bahan atu sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.
Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara
kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa: (1) Faktor-faktor
yang menyebabkan sehingga oknum anggota polisi Republik Indonesia
melakukan kejahatan pencabulan adalah faktor dari tersangka, yaitu faktor
pendidikan, kepribadian, krisis moral, lemahnya iman, tuntutan pekerjaan, kurang
harmonisnya hubungan dengan pasangan, teknologi serta pergaulan. (2) Upaya
penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dan pihak pengadilan dibantu
dengan masyarakat merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan
pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi Republik Indonesia di
wilayah Polda Sulselbar. (3) Pihak Pengadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap
oknum anggota polisi Republik Indonesia yang melakukan kejahatan pencabulan
akan dijatuhi hukuman pokok berupa pidana penjara serta dikenakan penegakan
disiplin oleh instansi kepolisian Republik Indonesia dengan sanksi paling berat
yakni Pemecatan Tidak dengan Hormat (PTDH).