PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH PENGADILAN MILITER KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA MERUSAK KESOPANAN/KESUSILAAN DI DEPAN UMUM (Studi Kasus Putusan Nomor 138-K/PM III-16/AD/XI/2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan
hukum pidana terhadap prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana merusak
kesopanan/kesusilaan di depan umum dalam perkara Nomor 138-K/PM III-
16/AD/XI/2011 serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim militer
dalam penjatuhan putusan pada perkara nomor Nomor 138-K/PM III-
16/AD/XI/2011.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yakni Pengadilan
Militer III-16 Makassar dan Oditurat Militer III-16 Makassar dengan
mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian.
Penulis menggunakan data primer yang terdiri bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.Kemudian data yang dikumpulkan melaui Penelitian
Kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data yang dilakukan yakni
mendeksripsikan peraturan peraturan yang ada dengan fakta fakta dalam
kasus asusila tersebut.
Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa (1) Penerapan
Ketentuan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Merusak Kesopanan/Kesuliaan Di Depan Umum dalam Studi Kasus
Putusan Nomor 138-K/PM III-16/AD/XI/2011Menggunakan Pasal 281 KUHP
dimana Penulis menganggap salah satu unsur tidak terpenuhi. (2) Adapun
Pertimbangan Hukum Hakim Militer dalam Penjatuhan Sanksi terhadap
Pelaku Tindak Pidana Merusak Kesopanan/Kesusilaan Di Depan Umum
Studi Kasus Putusan Nomor 138-K/PM III-16/AD/XI/2011 adalah dilihat dari
dakwaan Oditur Militer yang mencakup perbuatan atau kesalahan dari
terdakwa yakni melanggar kesusilaan. Terdakwa dianggap merusak sendi�sendi disiplin dalam kehidupan dalam lingkungan militer. Hal itulah yang
menjadi dasar di pengadilan militer untuk memutus bersalah.