ANALISIS HUKUM PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan
apa akibat hukum yang timbul dengan adanya Pembatalan Perkawinan.
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar dengan
memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu di Pengadilan
Agama Klas 1A Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah Teknik Wawancara dan Teknik Kepustakaan kemudian data
yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis
yaitu cara pendekatan masalah dengan berdasarkan pada aturan
Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya berdasarkan data yang ada.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor :
1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran
keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan�pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan
keyakinan hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan
terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena
perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya
pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitinya administrasi
calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam. (2) Akibat hukum terhadap pembatalan
perkawinan yaitu harus dipenuhinya masa iddah dan terhadap suami istri
diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan
pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan,
sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan
pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak
berlangsungnya perkawinan.