PEMULIHAN HAK AKIBAT EKSEKUSI KARENA ADANYA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA PERDATA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemulihan hak
akibat eksekusi karena adanya putusan peninjauan kembali pada perkara
perdata dan untuk mengetahui pertimbangan pengadilan dalam hal terjadi
penundaan eksekusi dengan alasan adanya permohonan peninjauan
kembali.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Data yang
diperoleh adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan
teknik wawancara, analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemulihan
hak dilakukan dengan penyerahan obyek sengketa tanpa mengembalikan
bangunan tersebut kepada bentuk semula seperti sebelum dieksekusi dan
yang menanggung biaya pemulihan adalah pemohon pemulihan tersebut.
Adapun mekanisme permohonan pemulihan sama dengan proses eksekusi
yaitu memasukkan permohonan ke pengadilan dengan dasar adanya
putusan PK. Dan pertimbangan pengadilan dalam hal terjadinya penundaan
eksekusi karena adanya alasan PK sangatlah subjektif. Namun, di sisi lain
pertimbangan tersebut haruslah bersifat kasuistik dan eksepsional pada
kasus-kasus tertentu, agar tidak terjadi masalah dalam pemulihannya.