PELAKSANAAN PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LUWU UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyerahan
urusan pemerintahan kabupaten kepada pemerintah desa berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2007 di Kabupaten Luwu Utara dan
untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan
urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara yang diserahkan kepada
Pemerintah Desa. Penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Utara yaitu di
kantor Sekretariat Daerah Bidang Hukum, Desa Cendana Putih Satu
(Kecamatan Mappedeceng), Desa Cendana Putih Dua (Kecamatan
Mappedeceng), Desa Laba (Kecamatan Masamba), Desa Lampuawa
(Kecamatan Sukamaju), dan Desa Meli (Kecamatan Baebunta).
Urusan yang diserahkan kepada (1) Desa Laba yaitu bidang
pekerjaan umum, pertanian/perikanan, kerjasama antar desa,
perdagangan, dan sumber daya air. (2) Desa Cendana Putih Dua yaitu
bidang pemberdayaan masyarakat, pertanian, sumber daya air,
pendidikan dan kebudayaan, dan kesehatan. (3) Desa Cendana Putih
Satu yaitu bidang pekejaan umum, pertanian/peternakan/perikanan,
kesehatan, sosial dan keamanan, serta pendidikan. (4) Desa Lampuawa
yaitu bidang pekerjaan umum, perimbangan keuangan, pertanian, Sumber
daya air, serta Industri. (5) Desa Meli yaitu bidang pekerjaan umum,
perkebunan, pertanian, kesehatan, dan Industri.
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan
kepada Pemerintah Desa belum sepenuhnya berjalan sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2007, hal ini disebabkan
karena Peraturan Daerah tersebut belum ditindaklanjuti oleh Peraturan
Bupati dan sejumlah kepala desa belum memahami keberadaan
Peraturan Daerah tersebut. Faktor pendukung pelaksanaan urusan
Pemerintah Kabupaten kepada Desa yaitu pada umummnya Desa
memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup, namun desa belum
memiliki kewenangan yang jelas, hal ini disebabkan karena a.) masih
rendahnya kualitas dan kuantitas aparat desa dalam menangani urusan
yang diserahkan kepada desa, b.) pemahaman aparatur Pemerintah Desa
tentang urusan Pemerintahan Desa yang berasal dari penyerahan urusan
Pemerintah Kabupaten masih sangat kurang serta, c.) masih kurangnya
koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tentang
urusan yang diusulkan oleh desa ketika tidak diterima oleh Pemerintah
Kabupaten