KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008 JO. UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan
perempuan dalam kepungurusan partai politik menurut Undang-Undang No. 2
Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
(ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia).
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi
yang terkait dengan perkara ini yaitu DPRD Kota Makassar. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan (Normatif) dan
Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dasar pertimbangan penentuan
30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik adalah
ditentuntukan oleh beberapa pertimbangan mulai dari partimbangan hukum yaitu
(a) sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945; (b) sesuai dengan kebijakan Negara
(legal policy) untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik; (c)
banyaknya konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi perempuan
yang diratifikasi oleh Indonesia; dan (d) ini merupakan perjuangan organisasi�organisasi perempuan Indonesia. (2) faktor penghambat 30% keterwakilan
perempuan di Indonesia adalah (a) tidak tersinkronisasinya antara undang�undang partai politik dan undang-undang pemilihan anggota DPR, DPD dan
DPRD; (b) faktor dari budaya patriarki yang berkembang di Indonesia selama ini
secara gender; (c) faktor partai yang tidak pernah memberikan kesempatan
kepada perempuan untuk berpartisipasi lebih untuk menduduki jabatan-jabatan
strategis dalam partai; dan (d) faktor dari perempuan itu sendiri yang masih
merasa belum pantas dan pesimis untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka
bisa seperti laki-laki.