BENCANA ALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana suatu peristiwa
bencana alam dikategorikan sebagai keadaan darurat yang menjadi unsur
hukum tata Negara darurat dan menganalisis dan memahami bagaimana
tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana alam dari segi
pendanaan.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai (Badan Informasi dan
Komunikasi). Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik
pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan
melakukan wawancara langsung terhadap nara sumber dari instansi terkait.
Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bencana alam
dikategorikan dalam Hukum Tata Negara Darurat oleh karena termasuk
salah satu hal yang tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan Negara
sebagaimana biasanya.. Dikategorikan sebagai keadaan darurat oleh karena
peristiwa bencana alam berpotensi besar menghilangkan dan
memusnahkan atau paling minimal membuat tidak berfungsi untuk sementara
waktu salah satu dari unsur-unsur suatu Negara, yakni wilayah (laut, udara,
dan darat), penduduk dan kegiatan pemerintahan, (2) Bentuk tanggung jawab
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan
bencana alam dari segi pendanaan adalah: (a) dalam keadaan normal
(sebelum terjadi bencana alam) yaitu memaksimalkan pengalokasian
berbagai bentuk dana penanggunglangan bencana alam (dana alokasi
khusus dan dana sosial) dalam APBN untuk pemerintah pusat dan APBD
untuk pemerintah daerah (kebupaten/kota), (b) dalam keadaan darurat (pada
saat dan setelah terjadi bencana alam) yaitu menyusun dan menetapkan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk penyediaan dana,
penerbitan APBN-Perubahan, pengucuran dana darurat pada tingkat
pemerintah pusat dan menerbitkan kemudian menetapkan APBD-Perubahan
pada tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota)