TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah
mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian
negara dalam perkara tindak pidana korupsi serta Kendala apakah yang
dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian
kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis
dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain Pengembalian
sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian
kerugian Negara tidaklah menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan mengenai
mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian
Negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu,
berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001
tanggal 1 November 2001 tentang mekanismen pembayaran uang
pengganti. Kendala yang dihadapai oleh para aparat dalam pengembalian
kerugian Negara ialah para koruptor/terpidana lebih memilih menjalani
pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang
dibebankan. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat
dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi
Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi.
Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni,
Seharusnya pembentuk undang-undang mengubah undang-undang
pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian
kerugian Negara daripada pemidanaan. Diperlukan kesatuan koordinasi
dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegek hukum Negara agar
tercipta optimalisasi pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana
korupsi. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan uang pengganti dalam
tindak pidana korupsi, jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam
melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan
dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran
uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.