TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN HAJI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan
Ongkos Naik haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)
mempengaruhi sistem pelaksanaan arisan haji. Di samping itu, penelitian
ini juga dimaksudkan juga untuk mengetahui mekanisme dalam arisan haji
dan tanggung jawab dari bandar arisan apabila ada yang melakukan
wanprestasi serta bagaimana islam memandang pelaksanaan ibadah haji
melalui mekanisme arisan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar.
Sumber data dalam penelitian ini antara lain hasil wawancara dengan
tokoh-tokoh organisasi Islam di kota Makassar, akademisi, travel penyedia
jasa pemberangkatan haji dan penulis juga mewawancarai pihak-pihak
terkait seperti mereka yang pernah atau sementara mengikuti arisan
tembak.
Untuk mengkaji permasalahan digunakan penelitian yuridis
normatif-filosofis yang bersifat kualitatif dan komparatif. Penelitian adalah
penelitian kepustakaan, bahan-bahan hukum dianalisis secara kualitatif
dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Penulis juga
melakukan penelaan terhadap artikel-artikel yang dianggap mempunyai
kaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti mengenai perjanjian
arisan haji. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada.
Penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat
khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum.
Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa
perjanjian arisan haji lahir karena adanya masalah biaya yang menjadi
tolak ukur kemampuan sesorang untuk melaksanakan ibadah haji.
Sehingga dibuat mekanisme yang memudahkan seseorang untuk
melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaannya secara hukum,
perjanjian arisan haji ini memiliki banyak kelemahan. Misalnya dari sudut
keadilan, karena peserta diwajibkan menanggung sendiri biaya haji jika
terjadi perubahan ONH atau BPIH. Kemudian rentannya terjadi
wanprestasi karena lamanya jangka waktu pelaksanaan arisan haji.
Kemudian pro dan kontra pelaksanaan ibadah haji melalui sistem arisan
dari kacamata Islam. Pelaksanaan ibadah haji tidak boleh memaksakan
diri dalam pelaksanaannya. Ibadah haji ini hanya diwajibkan bagi mereka
yang memiliki kemampuan fisik dan harta yang cukup atau berlebih.
Sehingga jika ia tidak memiliki kemampuan, tidak wajib baginya untuk
melaksanakan ibadah haji.