CONTROLLING ABANDONED LAND BY THE NATIONAL LAND AGENCY AND THEIR IMPLICATIONS TO THE COMMUNITY OF GOWA DISTRICT

ABSTRAK
NURFACHRIYANA USMAN (B022 191 049), dengan judul “Penertiban
Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Nasional dan Impikasinya Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gowa”Di bawah bimbingan Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku lembaga yang berwenang dengan ketentuan perundang�undangan yang berlaku dan juga untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Masyarakat pemegang hak lama rincik di atas tanah ex-HGU
Perkebunan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian data primer dan penelitian data sekunder. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini yaitu: 1) Pelaksanaan Kewenangan “Badan Pertanahan Nasional” Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam Penetapan Tanah Terlantar sudah sesuai aturan yang berlaku, dilakukan dengan cara Inventarisasi tanah ex-HGU yang teridentifikasi terlantar, Identifikasi dan
penelitian tanah teridentifikasi, peringatan kepada pemegang HGU dan penetapan tanah terlantar yang telah dilakukan kepada pemegang hak dengan mengajukan usulan penetapan tanah terlantar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI tetapi hingga saat ini belum ada Surat Keputusan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI.
2) Perlindungan Hukum bagi Masyarakat pemegang rincik diatas ex-HGU Perkebunan akan mendapatkan perlindungan hukum apabila sebelum ex�HGU terbit di tahun 1976 Masyarakat atau pemegang hak atas rincik mendaftarkan Tanah pertama kali namun fakta di lapangan masyarakat kurang memahami pentingnya mendaftarkan tanah serta tingginya
kedudukan Hukum Sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan sah di bandingkan dengan rincik yang hanya sebagai bukti penguasaan atas tanah.