Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten gowa

ABSTRAK
AL ARAAF ODE POTA (B022191026). “HAK ATAS TANAH YANG DIKLAIM SEBAGAI KAWASAN HUTAN DI LINGKUNGAN BATULAPISI DALAM KELURAHAN MALINO KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA”. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pide., SH.,M.Hum sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Sri Susyanti Nur, SH., MH. Sebagai Pembimbing pendamping. Penentuan kawasan hutan di Indonesia khususnya di provinsi Sulawesi Selatan merupakan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjamin keberadaan hutan maupun ekosistem yang ada di dalamnya. Tapi, dalam penentuan kawasan hutan ini juga kerap terjadi persoalan karena masyarakat telah lebih dahulu mendiami sebagian kawasan hutan. Pemanfaatan lahan oleh masyarakat di lingkungan Batu Lapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yang telah turun temurun selama lebih dari 70 tahun mendiami dan memanfaatkan lahan untuk pertanian dan perkebunan merasa bingung akibat kesulitan mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola.
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis implementasi Pendaftaran Tanah khususnya Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa serta menganalisis implikasi Pendaftaran Tanah pasca pelepasan Kawasan Hutan khususnya Di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Implementasi pendaftaran tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino dilaksanakan berdasarkan pengakuan hak lama berupa bukti Ipeda tahun 1976, kemudian program Proyek Operasi Nasional Agraria tahun 1991 dan yang terakhir pelepasan kawasan hutan berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.362/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.0/ 5/ 2019 dengan metode pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik. Sementara itu Implikasi pendaftaran tanah pasca pelepasan kawasan dilaksanakan berdasarkan kewenangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang mengeluarkan bidang tanah berdasarkan skema Review Tata Ruang kawasan hutan konservasi dengan di keluarkannya surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.362/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.0/ 5/ 2019 selanjutnya menteri menentukan masyarakat yang menerima SK Biru sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah. Setelah itu BPN kabupaten Gowa melakukan proses adminsitrasi pendaftaran tanah secara Sporadik berdasarkan SK Biru dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta bukti penguasaan fisik dari lurah atau Kepala Desa. Apabila tanah yang akan didaftarkan berbatasan dengan batas kawasahan hutan, wajib dimohonkan klarifikasi atau rekomendasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah 7 Makassar.