Tinjauan Hukum Pembuktian Hak Atas Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara.

ABSTRAK
Alya Alilah Nanda Sukriansyah (B11115591). Tinjauan Hukum Pembuktian Hak Atas Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di bawah bimbingan Abrar Saleng Sebagai Pembimbing Utama dan Muhammd Ilham Arisaputra sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembatalan sertipikat hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan tidak lengkap dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah terhadap upaya pembatalan sertipikat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.
Hasil penelitian menunjukkan pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan Keputusan Kepala BPN atau melimpahkan kepada Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Badan Pertanahan Nasional wajib melaksanakan putusan pengadilan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya. Sehingga BPN berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan mengenai pembatalan sertifikat ganda atau mencabut sertipikat Alat Bukti Kepemilikan Terhadap Tanah Yang Sama tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah terhadap upaya pembatalan sertipikat melalui PTUN telah mendapat perlindungan hukum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa surat-surat tanda bukti kepemilikan hak berupa sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kata Kunci: Sertifikat, Pembuktian, PTUN