PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Wtp)

MUHAMMAD RIZAL (B11115411), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/Pn Wtp)”. Di bawah bimbingan dan arahan (Nur Azisa) selaku Pembimbing I dan (Haeranah) selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana persetubuhan oleh anak dalam perspektif hukum pidana serta penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan tindak pidana persetubuhan oleh anak dalam putusan nomor 3/ pid.sus.anak/2022/PN Wtp
Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian diolah lebih lanjut dan dianalisis secara seksama oleh penulis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Kualifikasi pelaku turut serta melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dimana korbannya adalah anak dapat terpenuhi selama anak yang berkonflik dengan hukum memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang terdapat pada pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, dan Pasal 55 dan/atau 56 KUHP, 2) Putusan majelis hakim kepada terdakwa anak dalam kasus yang diangkat seharusnya dijatuhi dengan pasal 81 ayat (1) dan (3) UU No. 17 tahun 2016 jo pasal 76D atau pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 jo pasal 55 KUHP dikarenakan terdakwa anak telah memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat pada kedua pasal tersebut, dan 3) Putusan majelis hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada para terdakwa anak selama 2 bulan telah bertentangan dengan UU No. 11 tahun 2012, dimana dalam pasal 78 ayat (2) menyebutkan pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.