PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Penelitian ini dilakukan di Polres Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar belum efektif karena pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak terlalu memperhatikan keadaan pribadi anak yaitu ketika melakukan penahanan yang tertuang dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa tapi pada prakteknya penyidik melakukan penahanan dengan menggabungkan anak dengan orang dewasa. Selain itu dalam memeriksa salah satu kasus perkara anak yang telah melakukan delik kesusilaan penyidik melakukan penghetian penyidikan dengan alasan pelaku mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana, jadi hal yang dilakukan penyidik tersebut merupakan diluar dari kewenangannya karena yang berwenang menentukan seorang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan jiwa adalah majelis Hakim. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak yaitu ada lima hal yang secara substansial menentukan belum efektifnya penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.