PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN SIDIK JARI

Bagus Tri Hartono (B022201018), Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pada Pembuatan Akta Autentik Tanpa Tanda Tangan Dan Sidik Jari. Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Muhammad Aswan.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis apa akibat hukum yang dapat diberikan terhadap akta yang tidak di lekatkan sidik jari pada lembar tersendiri di minuta akta, (2) menganalisis apa cara Notaris agar akta yang dibuat tanpa tanda tangan dan sidik jari tetap menjadi akta autentik.
Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data serta wawancara terhadap Notaris yang selanjutnya akan diteliti secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akibat yang dapat diberikan terhadap akta yang tidak di lekatkan sidik jari pada lembar tersendiri di minuta akta. Setiap akta autentik dalam hal ini produk dari Notaris yang tidak dibubuhkan sidik jari pada lembar tambahan minuta akta, dapat dikenai sanksi administratif yaitu: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut bersifat akumulasi atau berjenjang atas pelanggaran yang Notaris lakukan. (2) Cara Notaris agar akta yang dibuat tanpa tanda tangan dan sidik jari yang di lekatkan pada lembar tersendiri tetap menjadi akta autentik ialah dengan menggunakan surrogaat tanda tangan atau yang lebih diketahui dengan keterangan di akhir akta. Surrogaat tersebut tidak bisa hanya dalam bentuk keterangan diakhir akta tetapi harus dengan menambahkan prinsip kehati-hatian yang mana diuraikan sebagai berikut: a. Surat keterangan dokter; b. Dokumentasi foto; c. Dokumentasi Video; d. Dokumentasi buku tamu; e. Penetapan pengadilan; dan f. Klausul tambahan.