Pemanfaatan Rumah Hunian Untuk Kegiatan Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

ACHMAD HALIFKAH (B022192003), “Hukum Pemanfaatan Rumah Hunian Untuk Kegiatan Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang” dibimbing oleh A.M. Yunus Wahid dan Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap izin bangunan hunian dimanfaatkan untuk bangunan usaha sarang burung walet di Kabupaten Pinrang untuk menganalisis implikasi hukum terhadap izin bangunan hunian dimanfaatkan untuk bangunan usaha sarang burung walet di Kabupaten Pinrang.
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dengan menggunakan metode penelitian Empiris (social legal research) dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan Teknik wawancara dan studi kepustakaan.
Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1). Kepastian hukum terhadap izin bangunan hunian dimanfaatkan untuk usaha sarang burung walet di kabupaten pinrang pada kenyataanya belum memiliki aturan secara spesifik dalam bentuk peraturan daerah maupun dalam bentuk peraturan bupati, tetapi dari dinas terkait untuk sementara memberikan solusi sebagai upaya dari pemerintahan untuk menggunakan izin bangunan Gedung kepentingan umum untuk digunakan IMB sehingga bangunan tersebut fungsinya betul-betul untuk usaha sarang burung walet. 2). Implikasi hukum terhadap izin bangunan hunian dimanfaatkan untuk usaha sarang burung walet di Kabupaten Pinrang itu sendiri merupakan pelanggaran. Secara aturan sudah menyalahi aturan artinya bangunan yang awalnya hunian beralih fungsi menjadi usaha sarang burung walet. Dan juga tempat usaha sarang burung walet yang pada pelaksanaannya tidak memiliki peruntukan terhadap tata ruang lingkup zonasi dalam Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Pinrang. Dengan demikian usaha sarang burung walet tersebut dapat dikenakan sanksi jika usaha sarang burung walet tersebut tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tersebut.