DOI’ PALLAWA TANA DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA SAOTENGAH KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI

Erni Sulistiawati (B111 14 096), “Doi’ Pallawa Tana Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai” di bawah bimbingan Aminuddin Salle sebagai Pembimbing I dan Sri Susyanti Nur sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kedudukan doi‟ pallawa tana dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dan (2) Eksistensi keberlakuan doi‟ pallawa tana dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai tepatnya di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni teknik wawancara dan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan doi‟ pallawa tana dalam perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah adalah sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan perkawinan yang berakibat pada tidak terlaksananya perkawinan ketika syarat tersebut tidak dipenuhi. Pemberian sejumlah doi‟ pallawa tana diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada Kepala Dusun calon mempelai perempuan dengan tujuan menghormati Kepala Dusun selaku penguasa kampung yang nantinya akan memberikan keamanan selama berada di wilayah kekuasaannya serta memberikan arahan dalam menjalankan prosesi adat dalam perkawinan. (2) Doi‟ pallawa tana dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis di Desa Saotengah telah mengalami pergeseran, yakni pada mulanya doi‟ pallawa tana tersebut diberikan kepada Kepala Dusun, namun hari ini diberikan kepada Ketua RT sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dengan alasan bahwa Kepala Dusun telah memiliki penghasilan tetap sedang Ketua RT tidak. Meskipun demikian, masyarakat tetap menerima dengan baik ketentuan dan keberadaan adat tersebut, terbukti bahwa adat ini masih dipertahankan hingga sekarang