Tinjauan yuridis Pengawasan Terhadap Lembaga Penyalur Kerja Rumah Tangga di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015.

Andi Adriyanti Syahrul (B12115311), Tinjauan yuridis Pengawasan Terhadap Lembaga Penyalur Kerja Rumah Tangga di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Dibimbing oleh Marwati Riza sebagai Pembimbing Utama dan Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga penyalur pekerja rumah tangga dan implementasi kewajiban lembaga penyalur pekerja rumah tangga berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,pendekatan kasus dan observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, dalam arti tidak spekulatif. Penulis menelaah peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif yang diolah sehingga memperoleh suatu kesimpulan.
Adapun hasil penelitian ini, Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerja dan Transmgrasi terhadap Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga di Kota Makassar tidak terlaksana, Meskipun pihak dari Dinas Pekerja dan Transmigrasi akan melakukan pengawasan apabila ada Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang melapor atas data-data pekerja yang disalurkan.Pelaksanaan Kewajiban Lembaga Penyalur PRT di Kota Makassar belum terlaksana, banyak LPPRT yang tidak meliki SIUP-LPPRT hal ini dikarenakan masih banyak pihak LPPRT yang tidak menganggap penting legalitaas lembaganya dan salah satu penyebab pihak LPPRT tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dikarenakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pemerintahpun tidak dijalankan dengan baik. Sehingga tidak ada ketakutan dari pihak LPPRT untuk menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang ada