PERLINDUNGAN HAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)

ABSTRAK
FAUZAN AKBAR RACHMAN (B11116631), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “Perlindungan HAM dan Implementasinya Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)”. Di bawah bimbingan dan arahan Naswar selaku Pembimbing I dan Fajlurrahman Jurdi selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana jaminan perlindungan HAM dalam UU KPK dan bagaimana implementasi perlindungan HAM dalam dalam penanganan tindak pidana korupsi
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Bahan Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisir, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam oleh Penulis sehingga diperoleh ratio legis mengenai persoalan hukum yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Bahwa jaminan perlindungan HAM dalam UU KPK sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM karena penegakan hukum tindak pidana korupsi mengedepankan upaya pencegahan sebelum melakukan upaya penindakan, hasil penyadapan yang diambil harus menjaga privasi seseorang dan hanya terkait dengan kasus korupsi yang ditangani serta sesuai prosedur dan mekanisme izin, begitu pula dalam penggeledahan dan penyitaan harus barang atau bangunan yang terkait dengan kasus korupsi, dan pemberian surat perintah pemberhentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus yang tidak selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. (2) Implementasi perlindungan HAM dalam tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan yakni penetapan tersangka harus berdasarkan alat bukti yang cukup, penyadapan harus melakukan gelar perkara dan melapor kepada Dewan Pengawas, begitu pula penggeledahan dan penyitaan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK untuk menentukan bangunan dan barang apa yang akan disita dan digeledah. Serta tersangka dapat melakukan upaya praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.