TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA


HAMDARIS, HAMKA (2020) TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of sampul]
Preview
Image (sampul)
B11116037_skripsi cover1.png

Download (162kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B11116037_skripsi 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
B11116037_skripsi dapus.pdf

Download (696kB)
[thumbnail of full] Text (full)
B11116037_skripsi--------.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab ideal komisi pemilihan umum terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara dan mengetahui pola rekrutmen ideal terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu tanggung jawab komisi pemilihan umum secara ideal terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional dengan beberapa perbaikan dari wilayah infrastruktur dan suprastruktur, kemudian adanya perbaikan pembagian tugas kpps pada saat bekerja dilapangan pada saat proses pemungutan suara dan pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara, serta penambahan kpps sebagai pekerja yang termuat dalam undang-undang ketenagakerjaan sehingga kesejahteraannya lebih terlindungi. pola rekrutmen ideal terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara dapat dilakukan dengan memperhatikan proses rekrutmen yang terjadi di lapangan, dengan memperhatikan regulasi yang berlaku mengenai pengangkatan kpps, metode pelatihan dan pendidikan yang telah dirumuskan oleh idea (institute for democracy and electoral assistance) dan perbaikan beberapa hubungan relasi kekuasaan yang terjadi di dalam lingkungan pemerintah setempat. kemudian diperlukan beberapa perbaikan di beberapa sektor, seperti penentuan batas usia maksimum untuk anggota kpps, perbaikan jam kerja, sdm dan upah yang dianggap masih kurang, lebih mengutamakan kader-kader muda yang di rekrut untuk menjadi anggota kpps, serta transparansi dan keterbukaan mengenai sosialisasi kepada penyelenggara adhoc tentang pemilu.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: - Nurhasnah
Date Deposited: 18 Feb 2021 02:23
Last Modified: 18 Feb 2021 02:23
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/2419

Actions (login required)

View Item
View Item