MANAJEMEN HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH OLEH PROVINSI SULAWESI SELATAN KE KABUPATEN TANATORAJA, TORAJA UTARA DAN KOTA PARE-PARE = MANAGEMENT OF RELATIONS BETWEEN GOVERNMENTS IN THE PROVISION OF REGIONAL FINANCIAL ASSISTANCE POLICY BY THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI TO THE REGENCY OF TANATORAJA, TORAJA UTARA AND CITY OF PARE-PARE

ABSTRAK
MUH. YUSUF. Manajemen Hubungan Antar Level Pemerintahan Dalam Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Daerah Oleh Provinsi Sulawesi Selatan Ke Kabupaten Tanatoraja, Toraja Utara Dan Kota Pare-Pare (dibimbing oleh Nurlinah dan A. Lukman Irwan). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Manajemen hubungan antarpemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan daerah di Sulawesi Selatan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualittatif dengan memanfaatkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Keuangan adalah Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan bersifat umum dan bersifat khusus dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, prioritas pembangunan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan keuangan digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan desa yang tidak tersedia alokasi dananya. Provinsi menginginkan adanya pemerataan pembangunan di setiap Kabupaten/kota untuk menjawab kesejangan yang ada ditengah masyarakat dan mengurangi permasalahan beban fiscal daerah di Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi juga ingin mengambil peran lebih dalam pembangunan di Kabupaten/Kota dengan menampakan Program Prioritas dapat terakomodasi melalui Kebijakan bantuan keuangan daerah, tentu hal ini tidak terlepas dari pemikiran yang ingin mengembalikan pengaruh Provinsi di Kabupaten Kota melalui kebijakan ini. Manejemen hubungan antar Pemerintahan yang didalam keragka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tercover dalam system desentraslisasi model tumpang tindih kewenangan serta adanya realitas model hubungan antar pemerintahan yang lahir dari kebijakan ini yaitu dominannya politik kebijakan antar level pemerintahan.

Keywords: Manajemen Hubungan antarpemerintahan, Bantuan Keuangan.