Dampak Larangan Tes Keperawanan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pakistan = The Impact of the United Nations (UN) Ban on Virginity Tests on the Handling of Women Victims of Sexual Violence in Pakistan

Latar belakang dari penelitian ini adalah larangan tes keperawanan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap perempuan karena dapat membahayakan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pelarangan tersebut ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat dan berbagai negara yang masih melakukan tes keperawanan, salah satunya adalah Pakistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan peluang penerapan larangan tes keperawanan oleh PBB terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Untuk menjelaskan alasan dibalik larangan tes keperawanan oleh PBB hingga turut diterapkan pada penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan, peneliti menggunakan teori feminisme serta konsep HAM dan PBB. Teori feminisme digunakan untuk menjelaskan diskriminasi yang selama ini dihadapi oleh perempuan salah satunya melalui praktik tes keperawanan yang menindas hak-hak perempuan. Kemudian, peneliti menggunakan konsep HAM untuk memahami secara lebih detail hak-hak perempuan yang dilanggar akibat tes keperawanan. Tidak hanya berperan sebagai organisasi internasional, penelitian ini menggunakan konsep PBB untuk mengetahui alasan PBB mengeluarkan larangan tes keperawanan hingga berperan secara aktif melalui penyusunan strategi untuk seluruh lapisan masyarakat agar tes ini dapat dihentikan sesegera mungkin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan larangan tes keperawanan oleh PBB terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual menghadapi tantangan terhadap sistem hukum serta agama dan kultur yang ada di Pakistan. Di sisi lain, penerapan larangan tes ini didukung oleh peluang dari larangan tes keperawanan oleh PBB dan perubahan aturan tes keperawanan terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan. Selain itu, tes keperawanan terbukti melanggar pernyataan, konferensi, kesepakatan dan perjanjian HAM internasional yang diciptakan oleh PBB sehingga World Health Organization (WHO), Office of the High Commissioner for Human Rights atau United Nations Human Rights (OHCHR) dan United Nations Women secara bersama-sama memperjuangkan dan memulihkan hak-hak perempuan yang dilanggar akibat tes keperawanan.

Keywords : Tes Keperawanan, PBB, HAM, Perempuan, Kekerasan Seksual, Pakistan