EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT BISSU DI PANGKEP DALAM KAJIAN SOSIOLOGI POLITIK = The Existence of Bissu Customs in the Study of Political Sociology.

Sandrawati Hukom. E041171002. Eksistensi Adat Bissu Dalam Kajian Sosiologi Politik. Di bawah bimbingan Gustiana A.Kambo dan Andi Naharuddin
Komunitas adat Bissu merupakan budaya yang memerlukan pelestarian dan perhatian dari pemerintah. Perumusan kebijakan dilakukan dengan melalui proses yang melibatkan berbagai faktor budaya. Proses perumusan kebijakan pelestarian kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan yang melibatkan peran aktor-aktor- menjadi hal penting dalam upaya membantu suatu kebijakan pemerintahan partisipasi agar masyarakat adat mendapat perhatian dari pemerintah terhadap kelangsungan hidup mereka seperti pelestarian kebudayaan yang harus tetap dijaga dalam memberdayakan kebudayaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menjelaskan hubungan dan interaksi sesama Bissu sehingga dapat bertahan dalam komunitas kecil hingga saat ini dan mengetahui apa saja yang menjadi respon pemerintah daerah terhadap keberadaan komunitas adat Bissu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, informan, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Negara dan kekuasaan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas ini sudah mulai berkurang, berbagai kebijakan dan upaya pemerintah khususnya kabupaten Pangkep dalam menyikapi keberadaan kaum Bissu sebagai salah satu warisan budaya yang harus di lestarikan agar komunitas ini dapat eksis, berbeda dengan kaum Bissu yang ada di kabupaten lainnya yang kurang mendapat perhatian oleh pemerintahnya.Komunitas adat Bissu ini adalah komunitas masyarakat yang memiliki keistimewaan disebuah negara, dengan melihat dalam prespektif sosiologi politik. Bagaimana negara menerima komunitas Bissu dengan keunikannya yang tidak memiliki identitas gender, meskipun sering mendapat penolakan. Secara kewarganegaraan negara hanya mengenal dua gander yaitu laki-laki dan perempuan.Negara menerima adanya komunitas adat Bissu ini sebagai warisan budaya, artinya Negara telah memberikan ruang untuk komunitas Bissu.Eksistensi komunitas Bissu di kabupaten Pangkep direspon baik oleh pemerintah setempat, hal ini dapatdilihat dari keterlibatan Bissu dalam kegiatan-kegiatan pemerintah dan pemberian lahan seperti rumah arajang, dan kaum Bissu di izinkan untuk melakukan ritual mapalili serta adanya kebijakan-kebijakan lainnya dari pemerintah untuk Komunitas adat Bissu.

Kata kunci : Eksistensi Adat Bissu, Sosiologi Politik, Negara, Kekuasaan