DEMOCRATIC GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH :Studi Kasus Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bone = Democratic Governance in Regional Development Planning (Case Study of Musrenbang in Bone Regency) (supervised by Sulaiman Asang, Gita Susanti and Syahribulan).

NANI HARLINDA NURDIN. Democratic Governance Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Musrenbang di Kabupaten Bone) (di bimbing oleh Sulaiman Asang, Gita Susanti dan Syahribulan).
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan mendeskripsikan Pilar Regulative dalam perencanaan pembangunan pada pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bone, (2) menganalisis dan mendiskripsikan Pilar Normative dalam perencanaan pembangunan pada pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bone, (3) menganalisis dan mendiskripsikan Pilar Cultural Cognitive dalam perencanaan pembangunan pada pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bone
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif melalui studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dari bulan Desember 2020 sampai Juni 2021 melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menemukan (1) Pilar Regulative dalam perencanaan pembangunan daerah pada pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bone belum terlasana secara demokratis. Hal ini disebabkan karena secara regulative pembuatan aturan tidak melibatkan pelaku kepentingan dalam hal ini adala actor masyarakat. Penerapan aturan tidak berjalan secara optimal serta tidak adanya sanksi baik secara formal maupun administrative, sehingga mengurangi kepatuhan para actor yang terlibat. (2) Actor yang terlibat sebagian besar telah bertindak sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, dan institusi penyelenggara mendapat kepercayaan oleh masyarakat sehingga secara normative telah terlaksana secara demokratis (3) Pemahaman para actor tentang perencanaan pembangunan daerah pada pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bone masih berbeda-beda, dan para actor bertindak belum sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati bersama, sehingga pilar cultural cognitive belum terlaksana secara demokratis. Disarankan untuk menerapkan ketiga pilar utama teori institusi tersebut sebagai aspek penting dalam democratic governance. Sebagai rekomendasi hasil penelitian ini, maka pilar akuntabilitas publik perlu ditambahkan sebagai aspek yang mendukung terwujudnya democratic governance dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bone.

Keywords : Democratic Governance, Perencanaan Pembangunan Daerah, Musrenbang