Model Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Makassar = Implementation of policy utulization of housing and settlement areas in makassar city

ABSTRAK
A.M Azhar Aljurida, Model Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Makassar (di bimbing oleh Sulaiman Asang, Syahribulan, Muhammad Rusdi).
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Makassar dari aspek konten kebijakan (content of policy), (2) ) menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Makassar pada aspek konteks implementasi (context of implementation), (3) mendekripsikan dan menemukan model implementasi kebijakan yang relevan dengan implementasi pemanfataan ruang perumahan dan permukiman di Kota Makassar.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, telaah dokumen dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa sasaran utama dari implementasi kebijakan adalah : pertama terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui sejumlah program diantaranya skema rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA) skema fasilitas kredit pembiayaan perumahan (KPR), dan skema fasilitas liquiditas pembiayaan perumahan (FLPP) serta Perumahan bersubsidi, kedua perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui skema program penataan kawasan melalui kota tanpa kumuh (KOTAKU, serta skema kemitraan pemerintah dan masyarakat dikawasan kumuh, ketiga, ketersediaan prasarana, sarana dan utulitas umum pada kawasan permukiman melalui standarisasi, pengawasan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar kepada developer penyedia perumahan.
Proses implementasi belum berhasil memenuhi kebutuhan kelompok sasaran disebabkan terbatasnya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh implementor, tidak adanya ruang bagi impelementor melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap situasi lingkungan dimana kebijakan diterapkan menjadi penyebab gagalnya program diimplementasikan, rendahnya sumberdaya yang dimiliki oleh implementor tidak sebanding dengan kuatnya arus kepentingan bisnis dalam masalah perumahan dan kawasan permukiman juga menjadi penyebab gagalnya manfaat kebijakan didistribusikan secara adil dan merata, rendahnya komitmen implementor serta koordinasi yang terfragmentasi pada pengambilan keputusan semakin mempersempit ruang gerak yang dimiliki oleh implementor.
Model yang direkomendasikan agar kinerja implementasi menjadi lebih optimal yaitu memberi diskresi kepada pengambil keputusan (policy maker) di tingkat lokal untuk mencari kebijakan alternative dan melakukan utulisasi kebijakan agar manfaat bisa didapatkan meskipun dalam bentuk yang tidak sama persis dalam muatan dokumen kebijakan, selanjutnya memberi diskresi kepada implementor tingkat bawah untuk mengadaptasi kebijakan yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi lingkungan kebijakan tapi dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil yang diharapkan, pemberian diskresi kepada implementor tingkat bawah berperan sebagai jembatan untuk mencapai lebih banyak kebermanfaatan yang dihasilkan oleh kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perumahan dan Kawasan Permukiman