IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES MANOKWARI

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran Hukum Adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari serta menganalisa faktor yang memengaruhi efektivitas Hukum Adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polsek Manokwari. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Hukum yakni penelitian hukum empiris. Penelitian pada penulisan karya ilmiah ini dilakukan melalui pengumpulan data berdasarkan data yang dikumpulkan penulis pada lokasi penelitian khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui instrumen hukum adat. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa penerapan hukum adat sangat berperan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari. Hukum adat merupakan sarana efektif dalam mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat yang menjadi korban ataupun keluarga korban jika dibandingkan dengan bentuk penyelesaian melalui proses peradilan. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang terselesaikan dengan menggunakan hukum adat berupa penerapan denda atau tindakan untuk melakukan tanggung jawab seperti menanggung seluruh acara pemakaman, perawatan dan pemulihan terhadap korban, serta pemberian santunan kepada keluarga korban. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adat dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas terdiri dari, substansi hukum, yakni masih belum terakomodirnya penyelesaian melalui hukum adat dalam Undang-Undang Lalu lintas, dimana meskipun pelaku telah memberikan santunan kemanusiaan sebagai bentuk ganti kerugian, namun tidak menghilangkan proses penuntutan hukum terhadap pelaku; Masih belum optimalnya proses penyelesaian melalui hukum adat dimana pasca terjadinya kesepakatan, masih banyak perkara lalulintas yang akhirnya dilanjutkan ke persidangan dikarenakan pada akhirnya hasil kesepakatan kedua belah pihak tidak terlaksana sepenuhnya ataupun terlaksana hanya sebagian. Faktor budaya/kultur, dimana masih terdapat beberapa pihak yang menuntut ganti kerugian di luar kemampuan pelaku seperti ganti kerugian berupa anak perempuan atau nyawa diganti dengan nyawa. Hal ini tentu tidak dapat dilaksanakan mengingat bahwa persyaratan damai yang demikian bertentangan dengan hukum nasional.