TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Kasus Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sarta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
Lokasi penelitian di Desa Palakka. Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) Perda Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Badan Perwakilan Desa tidak mengatur secara rinci dan kurang jelas tentang hal yang dapat dijadikan alasan memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa. (2) alasan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (A. Syamsuddin) tidak jelas dasar dan alasannya sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2009. dan (3) penetapan A. Pihring sebagai anggota Pengganti Antar Waktu tidaksesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 17 Ayat 3. 4 dan 7, bahkan lebih cenderung pada pertimbangan dan alasan pribadi/ politis.
Diharapkan Perda Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Badan Peiwakilan Desa perlu lebih dirinci dan diperjelas terutama pada pasal tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kemudian pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa semestinya didasarkan pada Perda Tahun 2007, bukan pertimbangan sentiment pribadi/ politis