IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK EIGENDOM

AYU CINDYTA PUTRI (B022181048). Implikasi Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding, dibimbing oleh Sri Susyanti Nur, Muhammad Ilham Arisaputra.
Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisis status hukum sertifikat hak milik atas tanah bekas hak eigendom yang telah dibatalkan; 2) untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang dibatalkan tersebut.
Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Status hukum sertifikat hak milik atas tanah bekas hak eigendom verponding yang telah dibatalkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada, dimana seharusnya pemilik sertipikar hak milik tersebut mendapat kepastian hukum atas apa yang telah menjadi haknya yaitu hak milik atas tanah yang mana telah memiliki alas hak sesuai hukum yaitu Sertipikat Hak Milik. 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang dibatalkan adalah pada dasarnya tanah bekas hak eigendom verponding yang sudah menjadi tanah negara diajukan kepemilikan oleh pemohon dan telah mendapatkan Sertipikat Hak Milik nama pemohon. Sehingga seharusnya tidak boleh dibatalkan lagi oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri karena syarat-syarat dari awal proses pengalihan-pengalihan, pembayaran pajak serta pendaftaran surat-surat tanah tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.