TANGGUNG JAWAB HUKUM DEVELOPER TERHADAP LINGKUNGAN PERMUKIMAN BAGI WARGA PERUMAHAN


Romokoy, Muhammad Heru Cakra (2022) TANGGUNG JAWAB HUKUM DEVELOPER TERHADAP LINGKUNGAN PERMUKIMAN BAGI WARGA PERUMAHAN. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B022181018_tesis_27-10-2022 cover1.png

Download (188kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B022181018_tesis_27-10-2022 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of daftar pustaka] Text (daftar pustaka)
B022181018_tesis_27-10-2022 dp.pdf

Download (317kB)
[thumbnail of full taxt] Text (full taxt)
B022181018_tesis_27-10-2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

MUHAMMAD HERU CAKRA ROMOKOY (B022181018), “TANGGUNG JAWAB HUKUM DEVELOPER TERHADAP LINGKUNGAN PERMUKIMAN BAGI WARGA PERUMAHAN”. Dibawah bimbingan Abrar Saleng sebagai Pembimbing Utama dan Kahar Lahae sebagai Pembimbing Pendamping.
Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak setiap warga negara Indonesia, untuk itu dalam menciptakan kawasan perumahan dan permukiman perlu tatanan khusus agar tercipta kawasan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam menata ruang dan lahan permukiman. Sesuai dengan hal tersebut pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memenuhi persyaratan administrasi yang berkaitan dengan hal perizinan pembangunan rumah dan kawasan permukiman. Adanya pendirian perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan zonasi atau peruntukannya di daerah sempadan sungai Jeneberang mengakibatkan adanya ketidak sesuaian dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum pemberian izin pembangunan perumahan pada wilayah garis sempadan sungai, serta menjelaskan tentang informasi terkait tanggung jawab developer terhadap lingkungan permukiman bagi warga perumahan yang terdapat di garis sempadan sungai.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar aturan pemberian izin pembangunan perumahan khususnya di kota Makassar, berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar dari aturan tersebut telah mengatur terkait jarak antara sempadan sungai dan bangunan yang telah ditentukan secara khusus oleh Undang-Undang namun dalam hal ini telah ditemukan kawasan perumahan dan permukiman di sekitar sempadan sungai Jeneberang yang telah dilakukan oleh Pihak Developer, dengan adanya aturan tersebut maka yang menjadi tanggung jawab Developer yaitu saat proses pembangunan sampai pada tahap finishing/selesai baik dari segi lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman maupun dari segi bangunan perumahan yang berdasarkan pada hasil musyawarah antara pengembang dan warga pada perumahan tersebut.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Kenotariatan
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 28 Nov 2022 07:11
Last Modified: 28 Nov 2022 07:11
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/23609

Actions (login required)

View Item
View Item