Analisis Yuridis Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

RIFDA APRILIA RUSFAYANTI (B021181319), “Analisis Yuridis Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” Dibawah bimbingan Achmad Ruslan sebagai pembimbing utama dan Muhammad Zulfan Hakim sebagai pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan untuk mengetahui keabsahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, perintah untuk menunda, menangguhkan tindakan administrasi pemerintahan yang mencakup tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan dan kebijakan yang diperintahkan untuk ditangguhkan ialah tindakan dan/atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, dimana yang dimaksud yaitu tindakan dan/atau kebijakan yang tercantum dalam Pasal 4 UndangUndang Cipta Kerja. Kedua, penetapan Kepmen PUPR Nomor 1620/KPTS/M/2021 tidak memenuhi syarat materil sahnya suatu keputusan serta tindakan pemerintahan dalam hal penetapan Kepmen a quo tidak memenuhi syarat keabsahan tindakan pemerintahan, namun Kepmen a quo masih tetap berlaku berdasarkan asas Praesumptio Iustae Causa.