PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PENGHINAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

AMRIYANTO. Perlindungan Korban Kejahatan Penghinaan Melalui Restorative Justice (dibimbing oleh M. Syukri Akub, Muhadar, Nur Azisa).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan: (1) Pengaturan penegakan hukum kejahatan penghinaan yang berorientasi pada perlindungan korban kejahatan melalui restorative justice sebagai upaya penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana nasional, (2) Perlindungan korban kejahatan penghinaan melalui restorative justice sebagai upaya penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana nasional, (3) Konsep ideal perlindungan korban kejahatan penghinaan melalui restorative justice sebagai upaya penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana nasional.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan filosofis, undang-undang, perbandingan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi dan penelitian lapangan melalui wawancara. Bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan teknik preskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan keadilan restoratif (restorative justice) khusus terkait dengan kejahatan penghinaan sebagai delik aduan absolut di Indonesia belum diatur melalui undang-undang. Pengaturan yang ada saat ini masih bersifat pengaturan sektoral di institusi penegak hukum, oleh karena itu diharapkan pengaturannya melalui KUHAP. (2) Penyelesaian kejahatan penghinaan melalui keadilan restoratif belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap korban. Wujud perlindungan korban kejahatan penghinaan melalui keadilan restoratif dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana di Indonesia adalah perlindungan terhadap kepentingan hukum korban, pengakuan kesalahan pelaku yang tulus pelaku, pemaafan/pengampunan korban, harmonisasi hubungan korban dan pelaku serta keluarganya, pemulihan lingkungan sosial korban, pemulihan reputasi melalui media cetak dan penghapusan informasi/dokumen eletronik. (3) Model program restorative justice memerlukan pelembagaan program restorative justice dan model interaksi restorative justice dalam sistem retributive justice yakni model alternatif, pengalihan atau model paralel perlu dipertimbangkan demi pemulihan reputasi korban secara memadai.