PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT

ABSTRAK
LUKAS ROSIHOL LIMBONG (B012211084), Penyidikan Tindak Pidana Illegal Loging Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua Barat (suatu Kajian Normatif dan Empiris), Dibawah bimbingan Muhadar dan Hasbir Paserangi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana illegal logging di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Papua Barat, dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana illegal loging oleh pihak Kepolisian Daerah Papua Barat.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan dan penelitian hukum empiris.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan antara lain, masih terdapat kekurangan peraturan perundang undangan mengenai tindak pidana ini, antara lain belum ada penetapan kawasan hutan, karena selama ini hanya ada penunjukan kawasan hutan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang pelaksanaannya menimbulkan kontroversi.; (2) Sarana dan prasarana di tingkat penyidikan Polri masih kurang, diantaranya kendaraan tidak ada, hanya mengandalkan kendaraan dinas konvensional, karena bukan khusus untuk kendaraan tugas ke pedalaman. Partisipasi dari masyarakat dalam upaya pelaksanaan penyidikan tindak pidana Illegal Logging masih kurang, kalau hanya mengharapkan petugas Polri saja tidak mampu, karena luas wilayah dengan jumlah personil Polri tidak seimbang, banyak terdapat perbedaan presepsi batas sepadan antara tanah ulayat dengan hutan Negara (hutan lindung), serta tempat atau medan yang sulit untuk ditempuh dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana Illegal Logging.