PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Mona Lasisca Sugiyanto. Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (dibimbing oleh Syamsudin Muchtar dan Nur Azisa).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, dan bagaimana pengaturan yang ideal guna optimalisasi pembayaran restitusi yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan terkait restitusi tindak pidana perdagangan orang telah mengatur mengenai mekanisme pembayaran restitusi dan aturan teknis pembayaran terkait restitusi itu sendiri. Namun terkendala terhadap pelaksanaan eksekusinya karena terpidana lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti berupa kurungan dan jaksa penuntut umum belum pernah mendapat perintah dari pengadilan untuk melakukan upaya paksa berupa penyitaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (2) Pengaturan yang ideal bagi jaksa penuntut umum guna optimalisasi pembayaran restitusi dikarenakan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah melakukan penyitaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dianggap sulit karena penerapannya dilakukan setelah proses ajudikasi. Oleh karena itu idealnya, dalam peraturan perundang-undangan menetapkan mekanisme penyitaan adalah pada proses penyidikan sebelum persidangan karena akan lebih memudahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakan eksekusi barang rampasan terpidana guna pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun saran penulis apabila tetap menggunakan mekanisme sebagaimana telah diatur oleh undang-undang maka guna optimalisasi restitusi dapat menggunakan mekanisme konsinyasi restitusi. Konsinyasi yang berlaku dalam perkara tindak pidana perdagangan orang hanya berlaku terhadap penitipan uang tunai saja. Namun metode konsinyasi ini pada praktiknya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga penulis berpendapat pelaku seharusnya dapat melakukan penitipan/konsinyasi yang tidak terbatas terhadap uang tunai saja tetapi juga dapat menitipkan harta kekayaannya. Hal ini sebagai bentuk antisipasi daripada kesulitan aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Harta kekayaan terpidana yang dititipkan tersebut nantinya akan dilakukan pelelangan guna pembayaran restitusi. Sehingga restitusi yang menjadi hak korban dapat dibayarkan sebagaimana mestinya.