PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENATAAN PERMUKIMAN NELAYAN YANG BERADA DI GARIS SEMPADAN PANTAI KABUPATEN BONE

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penataan permukiman nelayan yang berada di garis sempadan pantai Lonrae Kabupaten Bone dan untuk menemukan solusi hukum terhadap penataan permukiman nelayan yang berada di garis sempadan pantai Kabupaten Bone.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan di Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone, Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kelurahan Lonrae, dan Masyarakat Nelayan Lonrae. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Hasil yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian empiris.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan penataan permukiman nelayan yang berada di garis sempadan pantai Kelurahan Lonrae didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bone yang tidak memperbolehkan adanya permukiman di sempadan pantai. Permukiman yang ada di sempadan pantai Lonrae tidak sesuai dengan peruntukannya karena terdapat 167 Kepala Keluarga yang bermukim di sempadan Pantai. Status hak pakai yang diberikan dan diakui masyarakat juga tidak dapat dibernarkan karena dasar pendirian rumah oleh masyarakat nelayan adalah izin berupa surat keterangan dari lurah dan bukti pembayaran yang bukan merupakan bukti alas hak. (2) Permukiman yang terdapat digaris sempadan pantai Kelurahan Lonrae membawa dampak bagi lingkungan dan ekosistem pantai. Aktivitas manusia membuat kawasan sempadan pantai tercemar. Upaya perlindungan hukum terhadap sempadan pantai Lonrae yang sudah terlanjut tercemar akibat aktivitas manusia sebagai bagian dari dampak adanya permukiman adalah dengan melakukan pemulihan lingkungan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dilandasi dengan Pengaturan kawasan sempadan pantai yang tidak memperbolehkan mendirikan bangunan dan aktivitas permukiman didasarkan pada jaminan keamanan masyarakat. Daerah sempadan pantai termasuk daerah rawan bencana sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan permukiman. telah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk merelokasi masyarakat nelayan Lonrae sebagai bentuk perlindungan. Upaya itu diwujudkan dengan pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).