PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP MENINGGALNYA TERSANGKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI

YUSDIANTO NOMAR (B012201038), Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Meninggalnya Tersangka Dalam Tahap Penyidikan Oleh Penyidik Polri, dibimbing oleh Muhadar dan Amir Ilyas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan penyidik yang di atur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 3 Tahun 2003 terkait penangkapan tersangka dan untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum penyidik Polri dengan meninggalnya tersangka dalam hal proses penyidikan.

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis yaitu penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma-norma tertentu yang berlaku, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan hasil putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2021/PN.Mks sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu memakai dasar hukum Polri dalam melakukan penyidikan penangkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu memakai Standar Operasional Prosedur (SOP). Apabila ada petugas penyidik pada waktu menjalankan tugas penangkapan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan atau SOP Polri yang memenuhi unsur bukti kesalahan maka mendapatkan teguran atau sanksi yang diatur dalam PP No. 3 Tahun 2003. (2) Sistem pertanggungjawaban hukum Polri secara personal berdasarkan hukum pidana adalah kepada praperadilan atau peradilan umum. Keduanya menjadikan anggota Polri sama dengan masyarakat sipil yang menghadapi perkara pidana, walaupun telah ada pengaturan lebih lanjut yang memberikan perbedaan di antara keduanya pada bagian penyidikan dan penahanan. Akan tetapi, pengaturan berbeda tersebut dapat menimbulkan rasa solidaritas dan rasa subjektif di antara para pihaknya, karena penyidiknya masih tetap sama yakni Polri itu sendiri.