PENYITAAN BERBASIS PROPERTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Musfiratul Ilmi, Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Amir Ilyas
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis siapa yang berhak menentukan kerugian keuangan negara serta penerapan pengembalian kerugian keuangan negara dengan berbasis properti.
Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan lokasi penelitian meliputi Kejaksaan Negeri Makassar, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah penelitian lapangan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan dengan menganalisis tiga putusan pengadilan. Teknik analisis data yakni analisis data kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya institusi yang berhak mendeklarasikan adanya kerugian keuangan negara tetapi, penghitungan dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Inspektorat. (2) Eksekusi penyitaan berbasis properti hanya digunakan untuk pembuktian dalam proses persidangan. Hal ini berarti, penyitaan berbasis nilai yang diterapkan dalam putusan majelis hakim namun belum dapat diimplementasikan oleh eksekutor karena dalam praktiknya, pengembalian kerugian keuangan negara masih bersifat pilihan yang dalam hal ini dapat digantikan dengan pidana penjara.