PENGATURAN SANKSI DENDA VAKSINASI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019

NURMI ALIYATUL SYAKIRA (B012 192 048), dengan judul “Pengaturan Sanksi Denda Vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019”. Dibimbing Oleh Syamsul Bachri dan Aminuddin Ilmar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Perpres No. 14 Tahun 2021 sebagai dasar pengaturan pelaksanaan sanksi denda vaksinasi covid-19 dan juga untuk mengetahui efektifitas hukum pengaturan sanksi denda vaksinasi covid-19.
Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui riset kepustakaan yakni mengkaji peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung argumentasi dalam penelitian. Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual. Selain itu, penulis melakukan observasi melalui wawancara langsung dengan Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Koordinator Fungsional Penyuluh Hukum Wali Kota Makassar sebagai data tambahan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini yaitu: 1) Kedudukan Hukum Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanan tidak dapat memuat ketentuan sanksi jika tdak berdasarkan delegasi atau perintah dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sehingga hal tersebut belum dapat dijadikan sebagai dasar yang sah dalam pelaksanaan sanksi denda vaksinasi. Selain itu, putusan MA No. 31 P/HUM/2022 yang menyatakan Pasal 2 Perpres No. 99 Tahun 2020 bertentangan dengan UU Jaminan Produk Halal maka ketentuan yang mengatur tentang kewajiban vaksin dengan serta merta juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2) Pengaturan Pelaksanaan sanksi denda vaksinasi covid-19 di kota Makassar belum dapat berjalan efektif sebab dasar dari pelaksanaan sanksi denda tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara formil pembentukan Perpres No. 14 tahun 2021 dibentuk tidak berdasarkan Perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dan secara materil bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi sehingga hal ini dapat dikenakan pembatalan.