Prinsip Partisipatif Pembentukan Perda Perparkiran Di Kota Makassar

Abstrak
Nur Azizah (B012192042) “Prinsip Partisipastif Pembentukan Perda Perparkiran di Kota makassar”
Penelitian bertujuan untuk: 1) menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kota Makassar; 2) Menganalisis Implikasi Pembentukan Peraturan Daerah Yang Tidak Menggunakan Prinsip Partisipatif.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian empiris. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan stratifikasi dan pendekatan sosiologi. Analis data menggunakan metode kualitatid dalam bentuk analis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kota Makassar, pelaksanaan partisipasi masyarakat yang seyogyanya dilaksanakan pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum dimaksimalkan oleh pemerintah dan DPRD Kota Makassar, pelibatan masyarakat dapat dikatakan belum maksimal hal ini dikarenakan dalam pembentukan perda perparkiran tentu yang menjadi stakeholder utama ialah juru parkir dan masyaeakat, namun dalam pembentukan perda, juru parkir tidak mendapatkan undangan untuk ikut serta dalam pembentukan perda. 2) Implikasi Pembentukan Peraturan Daerah Yang Tidak Menggunakan Prinsip Partisipatif terdiri dari dua, yaitu: pertama, cacat hukum. Hal ini dikarenakan pembentukan Perda Perparkiran yang dari awal tidak terbuka untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan draft Ranperda hingga pembahasan mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan dengan realitas kehidupan masyarakat. Kedua, penolakan masyarakat. Adanya penolakan masyarakat tentunya imbas akibat ketidaksesuaian antara aturan yang dibentuk dengan realitas kehidupan masyarakat kota makassar.