ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI KETENTUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERANTAI DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan hukum pidana dan pemidanaannya terhadap pelaku pembunuhan berantai di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus yang dianalisis dengan metode kualitatif-induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Dalam mengimplementasikan ketentuan hukum terhadap pelaku pembunuhan berantai, aparat penegak hukum merujuk pada Pasal 340 KUHP karena terdapat kesamaan unsur delik dengan pembununuhan berencana. Meskipun beberapa pelaku terindikasi mengalami gangguan jiwa, tetapi berdasarkan penilaian deskriptif normatif, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terbukti bersalah. Adapun dalam beberapa putusan, majelis hakim menjunctokan Pasal 340 KUHP dengan pasal perbarengan seperti pada kasus Baekuni/Babe dan Muhammad Delfi karena perbuatan tersebut termasuk kedalam unsur concursus realis. (2) Pada saat menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan melihat hal yang memberatkan dan meringankan pelaku. Dalam kasus pembunuhan berantai, alasan pemberatan pidana bukan hanya berpangkal pada hal-hal umum seperti terdakwa menyesali perbuatannya, pernah dihukum sebelumnya atau perbuatan tersebut meresahkan masyarakat, tetapi yang utama dipertimbangkan adalah kualitas kejahatannya yakni antara lain adanya pemutilasian pada tubuh korban, terdapat tindakan yang menyertai delik dan terkait jumlah korban. Oleh karena itu, hakim memvonis pelaku dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun sehingga menyebabkan timbulnya disparitas pidana.