Putusan The Hague District Court Terhadap Pengurangan Emisi Karbon (Studi Kasus: Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc.)


Galung, Sitti Alifa Ramadhanti (2022) Putusan The Hague District Court Terhadap Pengurangan Emisi Karbon (Studi Kasus: Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc.). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B011181558_skripsi_25-10-2022 cover1.png

Download (156kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B011181558_skripsi_25-10-2022 1-2.pdf

Download (904kB)
[thumbnail of daftar pustaka] Text (daftar pustaka)
B011181558_skripsi_25-10-2022 dp.pdf

Download (142kB)
[thumbnail of full taxt] Text (full taxt)
B011181558_skripsi_25-10-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2024.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

SITTI ALIFA RAMADHANTI GALUNG (B011181558) dengan judul “Putusan The Hague District Court Terhadap Pengurangan Emisi Karbon (Studi Kasus: Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc.)” di bawah bimbingan Maskun sebagai Pembimbing I dan Laode Muhammad Syarif sebagai Pembimbing II.
Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara atas tindakan perusahaan multinasional dalam hukum internasional dalam upaya mitigasi perubahan iklim akibat emisi karbon dan Paris Agreement sebagai perjanjian internasional, serta mengetahui implikasi dari praktik-praktik litigasi
perubahan iklim di berbagai negara terhadap praktik litigasi perubahan iklim Indonesia.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan penelitian ini kemudia disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu (1) terdapat dua
persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu negara dapat dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan perusahaan dalam negaranya, tetapi pada akhirnya pengadilan merupakan badan hukum yang berhak dalam menentukan apakah suatu negara bertanggung jawab atas tindakan perusahaan multinasional dalam negaranya. Negara berkewajiban untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan perubahan iklim nasional untuk menekan peningkatan emisi karbon. Terdapatnya prinsip-prinsip hukum
lingkungan internasional yang mendukung langkah-langkah pencegahan kerusakan iklim. (2) Peraturan di Indonesia memberikan ruang terbuka untuk calon penggugat pada gugatan perubahan iklim, hadirnya kasus Komari v. Walikota Samarinda menjadikan contoh bahwa peradilan di Indonesia sudah
mengakui keberadaan perubahan iklim yang mengancam.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 24 Nov 2022 01:34
Last Modified: 24 Nov 2022 01:34
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/23450

Actions (login required)

View Item
View Item