Analisis Yuridis Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Sebagai Bentuk Usaha Pelaksanaan Kewajiban dalam Paris Agreement

IMAM IBNU YAZID (B011181027) dengan Judul “Analisis Yuridis Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Sebagai Bentuk Usaha Pelaksanaan Kewajiban dalam Paris Agreement”. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Utama dan Kadarudin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang energi baru dan terbarukan di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan energi baru dan terbarukan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha pelaksanaan kewajiban dalam Paris Agreement.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal, literatur buku maupun laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur dalam internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Pengaturan tentang energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral yang artinya tersebar ke berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. 2) Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari Paris Agreement telah menetapkan komitmen untuk mengurangi emisi GRK dalam dokumen NDC melalui mitigasi dari beberapa sektor salah satunya adalah energi dimana salah satu aturan pelaksanaannya adalah Permen ESDM RI No. 22 Tahun 2019, selain itu Indonesia juga sedang mempersiapkan RUU EBT untuk sentralisasi pengaturan tentang EBT serta memperjelas bentuk usaha pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi GRK melalui sektor EBT.