Abnitasari, Nindy (2022) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT TANPA IZIN USAHA (Studi Kasus Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of cover]](/23378/1.hassmallThumbnailVersion/B011181022_skripsi_25-10-2022%20cover1.png)
![](/23378/1.haspreviewThumbnailVersion/B011181022_skripsi_25-10-2022%20cover1.png)
B011181022_skripsi_25-10-2022 cover1.png
Download (156kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B011181022_skripsi_25-10-2022 1-2.pdf
Download (941kB)
![[thumbnail of daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B011181022_skripsi_25-10-2022 dp.pdf
Download (367kB)
![[thumbnail of full text]](/style/images/fileicons/text.png)
B011181022_skripsi_25-10-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
NINDY ABNITASARI (B011181022), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT TANPA IZIN USAHA (Studi Kasus Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Sel)” dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan dan Hijrah Adhyanti Mirzana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjualan surat sanggup dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha serta penerapan pidana materiil tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami oleh pembaca.
Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1) penjualan surat sanggup dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan. 2)penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia telah sesuai, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara para terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sudah tepat. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 22 Nov 2022 07:19 |
Last Modified: | 22 Nov 2022 07:19 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/23378 |