PEMBELIAN SURAT BERHARGA NEGARA OLEH BANK INDONESIA DI PASAR PERDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Andi Muhammad Rifad Rahadi Rahmat (B011171580), dengan judul “Pembelian Surat Berharga Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana Pada Masa Pandemi Covid-19” di bawah bimbingan Bapak Sabir Alwy dan Ibu Marwah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19, serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19.
Metode penelitian yang digunakan, yaitu empiris. Penelitian dilakukan di Jakarta yaitu di Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) Bank Indonesia, Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Setalah dikumpulkan, data diolah secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19 adalah sah secara hukum. Hal tersebut dikarenakan, Bank Indonesia telah memiliki kewenangan untuk membeli SUN dan/atau SBSN berjangka panjang di pasar perdana atau primer untuk penanganan perekonomian nasioanl dan penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU No. 2 tahun 2020. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang melarang Bank Indonesia untuk membeli SUN dan/atau SBSN di pasar perdana atau primer. (2) Akibat hukum pembelian Surat Berharga Negara berupa SUN dan/atau SBSN oleh Bank Indonesia di pasar primer pada masa pandemi Covid-19 adalah terjadi konflik atau benturan kepentingan dalam jual beli SUN dan/atau SBSN. Konflik atau benturan kepentingan tersebut terjadi karena Bank Indonesia bertindak sebagai agen lelang SUN dan/atau SBSN di pasar perdana atau pasar primer, kemudian Bank Indonesia pula yang menjadi pembeli dalam lelang tersebut. Selain itu, juga dapat menimbulkan resiko serius kepada Bank Indonesia yakni terhadap neraca bank sentral, independensi bank sentral, ketergantungan dan kebiasaan pemerintah untuk menjual SUN dan/atau SBSN kepada pemerintah, serta menghambat perkembangan pasar keuangan.