TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA SEUMUR HIDUP PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1252/PID.SUS/2018/PN.MKS)

ABSTRAK
Muh. Faris Khair, B011171133, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Seumur Hidup Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2018/Pn.Mks). (Dibimbing oleh
Bapak Muhammad Said Karim selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa
selaku Pembimbing II),
Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbagan hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup dan juga mengetahui penerapan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam penerapannya.
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam melihat penerapan sanksi pidana seumur hidup ialah metode penelitian hukum normatif yang berfokus teliti ialah literatur dan juga undang-undang yang berkaitan yang berlaku adapun pendekatan penelitian menggunakan (statute approach), yaitu pendekatan undang-undang dan juga (conceptual approach) yang mana pendekatan ini bertitik pada konsep yang tidak terlepas dari undangundang.
Adapun hasil Penelitian ini, yaitu dalam kesimpulan rumusan masalah Pertama yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup, dalam kesimpulan penulis hakim memberikan pertimbangan dengan melihat aspek non yuridis yaitu masyarakat dan juga arti suatu peraturan pada suatu peristiwa konkret dalam pertimbangan yuridis, untuk peristiwa mana telah tersedia peraturannya secara jelas.
Metode ini bersifat sederhana dalam arti bahwa hakim hanya terbatas menerapkan suatu aturan hukum/undang-undang yang sesuai dengan fakta atau peristiwa konkretnya.
Sebagaimana dalam rumusan masalah Kedua tinjauan pustaka penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam penerapan mulai dari penegakan hukum dari pihak aparat penegak hukum. Penulis juga mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan undang-undang lainnya yang mana dibedakannya hak untuk mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. pidana penjara seumur hidup yang diatur dalam Pasal 12 KUHPidana, yang dimana sanksi pidana seumur hidup berbeda dengan jangka waktu tertentu sebagaimana
dijelaskan pada ayat (3) Pasal 12.