PERILAKU BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI DI KABUPATEN PANGKEP

Desentralisasi memberikan ruang kepada setiap pemerintah daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menggunakan potensi daerah yang dimiliki oleh daerah tersebut. Secara kontekstual praktek pemerintahaan saat ini dengan prinsip otomi daerah sebagai akibat adanya desentralisasi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal utamanya dalam melaksanaakan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagai mana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014
tentang sistem pemerintahan daerah. Pasal 11 ayat 2 dalam Undang- undang tersebut menjelaskan urusan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar yaitu pendidikan; kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta sosial. Sementara itu dipaparkan lebih lanjut urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan layanan dasar terdiri dari : tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa